Jakarta – Rencana pemerintah dalam menyewa 1.000 unit mobil VVIP untuk menunjang kelancaran upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, menggugah sejumlah polemik di kalangan pengamat.
Sebagaimana dilansir TEMPO.CO, langkah tersebut diamini oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto, yang membeberkan bahwa telah terjadi penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Damun menyatakan, “Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan,” ujar Damun sebagaimana dikutip dari LKBN Antara pada Senin (5/8/2024).
Baca Juga : Permintaan Maaf Presiden Joko Widodo di Penghujung Masa Jabatan
Penyewaan armada kendaraan ini tampak kontras dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengatakan, “Kita besok enggak akan menggunakan itu kan. Kita akan menggunakan bus,” saat berbicara di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa, 9 Agustus 2024.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengambil sikap defensif terhadap lonjakan tarif sewa kendaraan dan akomodasi yang dianggap wajar sebagai bagian dari peringatan nasional tersebut. “Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan, menurut saya, enggak ada yang mahal,” tandas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mengacu pada data yang tersaji, penyewaan kendaraan ini dinilai cukup memberatkan biaya, dengan harga sewa Fortuner melonjak menjadi Rp 5 juta per hari dari harga Rp 2,5 juta, Hi-Ace Rp 15 juta dari Rp 3,5 juta per hari, dan Alphard yang semula Rp 7 juta kini naik menjadi Rp 25 juta per hari.
Lonjakan ini disebut terjadi seiring dengan naiknya permintaan dan kebutuhan untuk menyokong pergerakan tamu negara dan para VVIP selama perayaan di IKN, sebagaimana dipaparkan oleh Damun.
Baca Juga : Beda Potongan Tapera Antara PNS, TNI/Polri, Karyawan Swasta & Freelancer
Kritik juga datang dari kalangan akademisi seperti Felia Primaresti dari The Indonesian Institute, yang menganjurkan untuk menggunakan bus yang lebih efisien dan layak bagi pejabat, serta Achmad Nur Hidayat dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang menyoroti kecenderungan penghamburan dan kurangnya kontrol atas lonjakan harga penyewaan kendaraan. ”
Harga sewa mobil yang melonjak hingga lebih 100 persen dari harga normal juga menunjukkan inflasi biaya yang tidak terkendali,” kata Nur Hidayat, mencerminkan keprihatinan atas potensi peningkatan beban bagi APBN.
Walaupun kontroversi ini terus berkecamuk, nantinya pada peringatan HUT RI di IKN, pemerintah menyatakan akan menyediakan bus sebagai transportasi utama untuk mengatasi terbatasnya infrastruktur IKN dan transportasi.
Baca Juga : Kebijakan Baru PP Tapera, Lagi-lagi Gaji Pekerja Dipotong Pemerintah
