Jakarta – Kasus judi online yang melibatkan lingkaran Kementerian Komunikasi dan Informatika di era sebelumnya, kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), telah mencapai titik baru dalam penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia.
Skandal yang berpotensi mengaitkan mantan Menkominfo tersebut telah memantik serangkaian operasi pemberantasan judi yang dijalankan oleh polisi, menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Divisi Humas Polri.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyampaikan kepada publik tentang perkembangan kasus ini, memberikan sekaligus menegaskan bahwa penyidikan masih berlangsung aktif. “Sementara ini masih didalami oleh penyidik. Bahannya masih dikumpulkan. Yang terlibat masih diperiksa. Nanti setelah ada hasil yang signifikan, akan kita sampaikan kepada teman-teman,” ujar Sandi dalam keterangan persnya pada hari Selasa, 5 November 2024.
Penyidikan tidak hanya terbatas pada peran serta individu-individu yang diduga terlibat, melainkan juga menelusuri aliran dana dan aset yang berkaitan dengan pegawai Komdigi. Langkah ini diambil dalam kerangka upaya yang lebih luas untuk memerangi praktik judi online yang ilegal, suatu prioritas yang disampaikan langsung oleh Presiden dan Kapolri.
Sandi menggarisbawahi komitmen kepolisian dalam hal ini, “Jadi kita lagi kumpulkan siapa yang terlibat, siapa yang bisa menjadi saksi, bagaimana penelusuran asetnya, dan semua hal yang terkait. Yang jelas bahwa Bapak Kapolri sangat serius untuk menindaklanjuti apa yang sudah menjadi program Bapak Presiden. Sehingga semua bisa kita tuntaskan bersama.”
Penyelidikan judi online, skandal judi kementerian, dan investigasi judi ilegal yang melibatkan Menkominfo terdahulu ini menjelaskan tentang betapa seriusnya pemerintah dalam memberantas tindak pidana judi online. Kasus ini menyimpan potensi besar dalam mempengaruhi citra institusi pemerintahan serta menegakkan hukum di Indonesia.
Sebagaimana kasus ini terus berlanjut, masyarakat pun menantikan transparansi serta hasil yang nyata dari upaya pemerintah dalam mengeliminasi aktivitas judol yang tidak saja meresahkan, tapi juga memberikan dampak negatif pada banyak aspek kehidupan sosial dalam negara.
