JAKARTA – Pendekatan inovatif dalam penyebaran subsidi untuk sistem transportasi publik kini tengah digagas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Inisiatif terbaru yang diluncurkan adalah skema subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek yang akan berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) pengguna. Transformasi ini dikatakan akan berdampak langsung terhadap pengelolaan subsidi yang lebih efektif dan menjamin subsidi sampai kepada yang berhak.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Dia menegaskan bahwa “Rencana itu merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran,” seperti yang dilaporkan pada Kamis (29/8/2024).
Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 memperlihatkan adanya upaya perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, yang salah satunya meliputi penerapan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL.
Dengan ekosistem yang demikian, Kemenhub bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi yang disalurkan mencapai tujuan dengan tepat sasaran. Dalam konteks ini, Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menyatakan, “Ya ini (skema subsidi berbasis NIK) memang bertujuan untuk memberikan subsidi yang tepat sasaran.” Penegasan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan dana subsidi agar dikonsumsi oleh masyarakat yang benar-benar memerlukannya.
Baca Juga : Mengapa Penting? Suara Bersatu untuk #LegalkanProfesiOjol dalam Demo UU Profesi Driver Ojek Online Se-Jabodetabek!
Tentang penggunaan data NIK, Adita Irawati mengatakan bahwa Kemenhub masih menimbang akan menggunakan data NIK dari Kementerian Sosial (Kemensos) atau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Beliau menambahkan, “Jelas basisnya NIK, nah NIK-nya ini nanti akan diambil dari sisi apanya, itu yang sebenarnya sedang kita bahas.” Meskipun masih dalam tahap pembahasan, terlihat jelas kecenderungan pemerintah untuk mendigitalkan dan mempersonalisasikan subsidi transportasi publik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah menyampaikan bahwa wacana pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih merupakan tahap konsep. “Itu belum, masih wacana,” kata Budi Karya saat dia berada di Jakarta, Kamis. Walaupun demikian, penekanan pada studi dan wacana menandakan potensi kebijakan baru ini menjadi kenyataan dalam waktu dekat.
Menurut dokumen anggaran yang dirilis, terdapat alokasi dana sebesar Rp 7,96 triliun untuk subsidii PSO pada RAPBN 2025. Angka ini meningkat 0,9 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Anggaran ini akan digunakan, antara lain, untuk mengimplementasikan tiket elektronik berbasis NIK dan untuk melakukan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.
Subsidi KRL yang berbasis pada NIK, selain berpotensi meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian dana subsidi, dapat membantu menjamin bahwa hanya individu yang berhak menikmati manfaatnya. Skema ini juga diharapkan dapat menambah transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan negara, khususnya seputar pengeluaran untuk public service obligation di sektor transportasi publik.
Selama proses transisi ke penggunaan NIK ini, Kemenhub akan melakukan sosialisasi bersama masyarakat untuk mempersiapkan sistem dan menginformasikan tentang kebijakan tersebut. Sementara itu, publik diimbau untuk mencari konfirmasi informasi dari petugas KRL atau langsung dari DJKA terkait tarif dan layanan KRL Jabodetabek. Langkah ini sebagai salah satu upaya Kemenhub dalam mengimplementasikan kebijakan yang memiliki dampak luas bagi masyarakat pengguna jasa layanan KRL di Jabodetabek atau malah membuat masalah bagi masyarakat ?.
Baca Juga : Walhi Kritik Program Food Estate dari Era Soeharto, SBY, Jokowi
