Kritiktajam.com – Proyek food estate telah menjadi salah satu inisiatif penting bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sayangnya, pelaksanaannya tidak berjalan dengan lancar, dan proyek ini mendapat kritik karena hasil lumbung pangan yang tidak memenuhi ekspektasi.
Meskipun demikian, proyek ini tetap dilanjutkan, bahkan Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan niatnya untuk melanjutkan proyek tersebut jika terpilih sebagai pemimpin Indonesia pada tahun 2024 mendatang.
Meskipun food estate menjadi sorotan saat ini, sejarah proyek serupa di Indonesia sebenarnya sudah tidak baru. Sayangnya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa program-program tersebut sering kali tidak sesuai dengan harapan.
Sejarah proyek food estate di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke 30 tahun yang lalu. Pada tahun 1990-an, Presiden Soeharto menjadi pemimpin pertama yang meluncurkan program yang dikenal sebagai Mega Rice Project. Melalui kebijakan ini, Soeharto berusaha mengubah rawa gambut di Kalimantan Tengah menjadi area pengembangan produksi beras, dengan proyekasi mencakup sejuta hektar lahan gambut yang akan diubah fungsinya.
Menurut Jenny Goldstein dalam bukunya “Carbon Bomb: Indonesia’s Failed Mega Rice Project” (2016), para ilmuwan pada waktu itu sebenarnya sudah memperkirakan bahwa Mega Rice Project kemungkinan besar akan gagal. Kondisi tanah menjadi faktor utama penyebab kegagalan tersebut, namun mereka tidak dapat menghentikan ambisi Soeharto.
“Proyek ini dilakukan tanpa adanya konsultasi dan analisa sehingga berakhir dengan kegagalan besar. Setelah lahan dibuka dan padi ditanam baru diketahui kalau tanah gambut terlalu asam dan kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan padi,” catat buku Menelan Hutan Indonesia.
Akibatnya, pemerintah mengalami kerugian yang sangat signifikan, sementara masyarakat lokal terpinggirkan. Hutan pun mengalami penebangan besar-besaran, yang kemudian menjadi pemicu bencana lingkungan terbesar pada akhir abad ke-20.
“Yang tersisa dari program ini adalah tanah gambut yang mengering. Alhasil, ketika musim kemarau tanah gambut ini terbakar. Kebakaran tanah gambut telah menyebabkan polusi udara yang parah dan krisis kesehatan masyarakat diseluruh Asia,” catat penulis riset Menelan Hutan Indonesia kolaborasi WALHI,” catat penulis riset Menelan Hutan Indonesia kolaborasi WALHI.
“Pada 1997 terjadi musim kebakaran selama enam bulan yang mengejutkan dunia dengan foto-foto hutan dan desa yang membara, termasuk orang utan terbakar,” sebutnya.
Meskipun sudah terbukti tidak berhasil, kebijakan serupa justru diulang oleh pemerintahan berikutnya. Pada tahun 2010, Presiden SBY meluncurkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dengan tujuan mencapai swasembada pangan dan energi di Indonesia.
Namun, muncul pertentangan yang signifikan. Argumennya terfokus pada program Jawasentris yang berusaha menciptakan lahan pertanian untuk produksi beras, tebu, dan minyak sawit, yang semuanya ditujukan untuk penduduk Jawa, bukan untuk masyarakat Papua. Akibatnya, masyarakat Papua yang bergantung pada konsumsi sagu sehari-hari kehilangan sumber pangan utamanya akibat kebijakan pemerintah.
Pada akhirnya, sesuai dengan perkiraan, proyek ini juga tidak berhasil menghasilkan jumlah tanaman pangan yang memadai.
“Sembilan tahun setelah peluncuran, proyek “MIFEE” hampir tidak menghasilkan pangan atau energi. Hal ini merupakan taktik dangkal yang telah merampas dan membuka lahan untuk penebangan, atau mengkonversi menjadi perkebunan sawit atau akasia serta mengakselerasi industri ekspor lainnya,” tulis riset itu.
Baca Juga : Cara Cek Penerima BLT El Nino
Dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari kritiktajam.com Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media kami lainnya.
