KritikTajam – Di tengah gemuruh tuntutan transparansi dan keadilan dalam Pemilu 2024 yang semakin menggema, DPR RI memainkan kartu strategisnya: hak angket. Instrumen legislatif ini menerobos ruang publik sebagai sinyal kuat akan upaya investigasi atas dugaan kecurangan pemilu. Tindakan ini seolah menjadi puncak dari perjalanan panjang pencarian kebenaran yang kental dengan aroma politik. Namun, mengapa barulah di penghujung keriuhan ini hak angket diangkat? Akankah langkah legislatif ini merubah peta pemilu yang telah terlanjur disaksikan? Mari kita telusuri lebih dalam.
Fungsi dan Urgensi Hak Angket DPR terhadap Penyelenggaraan Pemilu
Hak angket DPR merupakan sebuah instrumen pengawasan yang sangat vital dalam sistem demokrasi Indonesia. Fungsi utama dari hak angket adalah untuk memperdalam proses penyelidikan terhadap dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu presiden. Proses penggunaan hak angket ini diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menunjukkan kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar hukum.
Pada konteks Pemilu Presiden 2024, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat urgensi seiring dengan kemunculan dugaan kecurangan yang memicu keresahan masyarakat. Dengan adanya hak angket, DPR memiliki kesempatan untuk menjalankan:
- Investigasi atas pelaksanaan pemilu yang diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Penyampaian temuan-temuan investigasi kepada publik untuk menegakkan transparansi.
- Mengusulkan langkah-langkah perbaikan atau sanksi jika ditemukan pelanggaran yang substansial.
Kegiatan pengawasan DPR melalui hak angket ini adalah wujud konkrit kepedulian terhadap kesehatan proses demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang meminta keadilan dan kejelasan akan mengandalkan parlemen untuk menjalankan fungsinya dengan efektif. Urgensi dari penerapan hak angket dalam konteks pemilu 2024 turut dipicu oleh: Suara rakyat yang memprotes dan menuntut keadilan atas dugaan kecurangan. Necessity untuk memastikan bahwa hasil pemilu adalah cerminan nyata dari aspirasi rakyat, bukan hasil manipulasi. Dorongan bersama dari berbagai stakeholder politik yang menuntut klarifikasi dan transparansi dari penyelenggara pemilu.
Dengan prosedur yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai politik dan kekuatan masyarakat (people power), hak angket bisa menjadi alat efektif untuk koreksi dan pembenahan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ini adalah upaya yang tidak hanya penting bagi pemilu yang sedang berlangsung, tetapi juga bagi masa depan proses demokratis di negeri ini. Menyadari pentingnya fungsi ini, para anggota DPR harus bersiap untuk bertindak sesuai dengan mandat konstitusional yang telah diberikan kepadanya oleh rakyat.
Baca Juga : Seruan #JagaDamaiJagaSuara untuk Indonesia Setelah Pesta Demokrasi Pemilu 2024
Dalam labirin politik legislatif di Indonesia, hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat merupakan alat kekuasaan yang digenggam oleh DPR RI. Ketiganya, digunakan sebagai mekanisme pengawasan yang konstitusional terhadap pemerintah, termasuk dalam konteks pelaksanaan pemilu. Setiap hak ini memiliki fungsi dan prosedur yang berbeda, namun semuanya berujung pada satu tujuan: memastikan pelaksanaan kebijakan dan undang-undang yang berlaku telah sesuai dengan koridor yang ditentukan. Berikut penjelasanya dikutip dari dpr.go.id :
- Hak Interpelasi adalah hak anggota DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah tentang kebijakan-kebijakan penting yang memiliki dampak luas. Hak ini dapat diinisiasi oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kemudian, hak ini dapat dieksekusi bila mendapatkan persetujuan melalui rapat paripurna.
- Hak Angket, menjadi lebih intensif dengan memungkinkan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap implementasi suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Hak angket memerlukan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan, jika disetujui, akan memicu pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.
- Hak Menyatakan Pendapat merupakan langkah lanjutan setelah penyelidikan dari hak interpelasi atau angket, yang bisa berujung pada sikap tertentu DPR terhadap hasil temuan, termasuk rekomendasi pemakzulan presiden jika temuan tersebut melibatkan dugaan pelanggaran oleh kepala negara.
Terkait dengan pengawasan pemilu, penggunaan hak interpelasi dan angket di DPR dapat mengindikasikan adanya gejala ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pemilu. Skema ini memungkinkan parlemen untuk secara formal menginvestigasi, bahkan menantang integritas pelaksanaan pemilu yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Keberhasilan penggunaan hak interpelasi dan angket dalam konteks pemilu tidak hanya bersifat teknis legislatif namun juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di parlemen. Pasca pemilu 2024, kemungkinan akan terjadi pergeseran peta kekuatan politik, dengan koalisi dan oposisi yang baru terbentuk. Hal ini bisa mempengaruhi soliditas fraksi-fraksi dalam parlemen untuk bersatu padu dalam inisiasi maupun dukungan terhadap penggunaan hak interpelasi dan angket. Analisis tentang siapa yang akan menjadi teman atau oposisi pemerintahan yang akan datang adalah esensial untuk memahami kemungkinan berhasil tidaknya upaya penggunaan hak-hak tersebut untuk mencapai keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2024.
Mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, DPR memainkan peran strategis melalui hak angket yang merupakan instrumen pengawasan terhadap eksekutif. Hak angket, sebagai kewenangan konstitusional, bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang strategis. Namun, dalam praktiknya, proses ini terikat oleh sejumlah tantangan signifikan.
Dalam penggunaan hak angket, DPR dihadapkan pada:
- Dukungan Lintas Fraksi: Penyelidikan dengan hak angket membutuhkan pengajuan yang didukung oleh paling tidak 50% anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Konsensus luas ini seringkali terhambat oleh rentang kepentingan dan sikap politik yang bervariasi di antara fraksi-fraksi yang ada. Dinamika politik menjadi faktor kunci dalam menggerakkan atau menghambat proses.
- Langkah Teknis Penyidikan: Setelah proposal hak angket disetujui melalui rapat paripurna, tahapan selanjutnya meliputi pembentukan panitia khusus yang akan menyelidiki dugaan-dugaan kecurangan pemilu. Panitia ini diharapkan dapat bekerja secara objektif, melampaui afiliasi politik, untuk membedah bukti-bukti dan memberikan laporan komprehensif kepada DPR.
- Tantangan Waktu dan Sumber Daya:
- Waktu Penyidikan: Keberhasilan penyidikan membutuhkan waktu yang tidak sepele, sementara DPR dikejar batas waktu terkait masa jabatan yang berakhir dan akan berganti di Oktober mendatang. Terlebih lagi, proses politik seperti ini membutuhkan detail yang teliti dan tidak dapat disingkat.
- Sumber Daya Penyidikan: Survei yang menyeluruh atas keluhan pemilu menuntut sumber daya yang cukup, termasuk keahlian hukum, investigasi, dan dukungan administratif untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tugas berat yang diemban oleh DPR melalui hak angket ini bukanlah sesuatu yang dapat dianggap enteng. Tantangan yang berlapis-lapis, mulai dari keharusan untuk merebut dukungan lintas fraksi yang solid hingga keterbatasan waktu dan sumber daya, keadilan dan transparansi proses Pemilu 2024 tergantung pada seberapa jauh lembaga legislatif ini dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif. Keseriusan dalam menangani isu ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas DPR dan sekaligus menjadi cerminan dari kedewasaan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga : Walhi Kritik Program Food Estate dari Era Soeharto, SBY, Jokowi
Akankah Hak Angket Mampu Menuntaskan Adu Bukti Kecurangan Pemilu?
Maraknya dugaan kecurangan dalam pemilihan umum Presiden tahun 2024 telah mengantarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada lintasan yang kritis. Panggilan demokrasi melalui Hak Angket nampaknya menjadi teriakan terakhir bagi DPR sebagai upaya mencari titik terang atas transparansi penyelenggaraan Pemilu terkini. Beberapa aspek penting yang dapat menentukan berhasil tidaknya Hak Angket ini antara lain:
Dukungan People Power: Dalam sejarahnya, berbagai agenda politik berhasil diloloskan dengan adanya dukungan luas dari masyarakat. People power dapat menjadi penentu utama dalam proses Hak Angket dengan cara: Memperkuat legitimasi tuntutan DPR di mata penyelenggara dan lembaga yang berwenang lainnya. Memberikan tekanan publik terhadap pemangku kebijakan untuk bertindak transparan dan akuntabel.
Partisipasi Masyarakat Sipil: Pengaruh dari elemen masyarakat sipil termasuk LSM dan pengamat politik yang secara aktif melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap proses pemilu dapat menjadi penyeimbang opini publik dan berperan dalam: Edukasi masyarakat tentang pentingnya Hak Angket dalam menegakkan prinsip demokrasi. Membantu penyebarluasan informasi yang terkait dengan proses penyidikan dugaan kecurangan.
Pengaruh terhadap Jalannya Hak Angket: Diperlukan bukti kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif untuk mendukung pengajuanya. Jika pengusutannya menemukan bukti yang valid, hal ini dapat berdampak pada penyelenggaraan pemilu dan bisa mengubah hasil pemilu bila terbukti ada pelanggaran.
Skenario Penyidikan DPR dan Dampak Pemilu Presiden 2024: Apabila ditemukan bukti kecurangan, proses hukum dapat dijalankan dan dampaknya bisa sangat signifikan, termasuk rekomendasi untuk pemungutan suara ulang di beberapa daerah atau pemilu keseluruhan. Keberhasilan Hak Angket justru memperkuat legitimasi pemerintahan yang akan berkuasa, sekaligus memberikan preseden hukum yang kuat atas pelanggaran di masa yang akan datang.
Legitimasi Pemerintahan Terpilih: Hasil dari penggunaan Hak Angket akan secara langsung mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Apakah penyelesaian dugaan kecurangan tersebut memperkuat atau sebaliknya, merongrong legitimasi pemimpin yang terpilih.
Dari sudut lain, proses politik legislasi yang terjadi juga sangat vital. Waktu tersisa untuk DPR periode saat ini serta kesiapan fraksi-fraksi politik untuk solid beraksi menjadi titik tolak apakah upaya Hak Angket ini akan berujung manis atau menjadi semu belaka di hadapan tantangan politik dan waktu. Maka, relung demokrasi kita saat ini sedang dipertaruhkan, bukan hanya untuk pemilu yang berintegritas namun juga untuk demonstrasi kematangan sistem politik dan pengawasan yang berfungsi.
