Jakarta – Pemerintah Indonesia bersama Polri, operator transportasi, dan pelaku usaha logistik tengah menjalankan transformasi besar melalui agenda nasional Zero ODOL 2027, sebuah komitmen untuk mewujudkan Indonesia bebas Over Dimension Over Load (ODOL).
Menurut Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., Kakorlantas Polri, persoalan ODOL selama ini merupakan akar dari berbagai masalah lalu lintas nasional yang tidak hanya berkontribusi pada kerusakan infrastruktur jalan namun juga meningkatkan risiko kecelakaan fatal. Ia menekankan bahwa penanganan ODOL kini harus dipersepsikan sebagai bagian dari agenda keselamatan dan peradaban nasional, bukan sekadar pengawasan administratif kendaraan.
Dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan menuju Zero ODOL semakin serius dengan koordinasi lintas kementerian yang diperkuat serta strategi penegakan hukum berbasis teknologi yang dipersiapkan oleh Korlantas Polri. Pendekatan ini menggabungkan edukasi, digitalisasi, dan kolaborasi untuk membangun perubahan jangka panjang.
Zero ODOL sendiri lebih dari sekadar penertiban kendaraan angkutan barang—ia menjadi refleksi bagaimana negara menjaga nyawa manusia dan aset infrastruktur sambil membangun budaya disiplin di jalan raya sebagai ruang sosial utama.
Masalah ODOL yang telah berlangsung lama menyebabkan risiko kecelakaan tinggi akibat pengereman yang kurang optimal dan penurunan stabilitas kendaraan. Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penerapan Zero ODOL bertujuan menekan kecelakaan serta mengurangi kerusakan infrastruktur secara signifikan.
Irjen Agus juga menggarisbawahi bahwa kendaraan overload tidak hanya membahayakan sopir, tetapi keselamatan semua pengguna jalan. Oleh karena itu, Zero ODOL dikembangkan sebagai agenda keselamatan nasional yang membutuhkan perubahan sistemik dalam regulasi, pengawasan, teknologi, dan kesadaran masyarakat.
Dalam kaitannya dengan budaya disiplin, Korlantas Polri melalui pendekatan edukatif dan bertahap mengajak pelaku usaha logistik dan pengemudi memahami bahwa kepatuhan terhadap peraturan adalah investasi keselamatan jangka panjang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyatakan dukungan penuh sebagai bagian dari upaya nasional ini.
Strategi Zero ODOL berlandaskan tiga pilar utama: humanis, digitalisasi, dan kolaborasi. Pendekatan humanis berupa sosialisasi dan ruang adaptasi bagi pelaku transportasi, digitalisasi melalui pengawasan berbasis ETLE, kamera, dan Weight in Motion untuk objektivitas penindakan, serta kolaborasi antara pusat, daerah, kepolisian, operator jalan tol, dan pelaku logistik yang menciptakan ekosistem transportasi yang sehat.
Peran Polantas kini makin strategis sebagai penggerak perubahan budaya keselamatan, bukan hanya penindak pelanggaran. Irjen Agus menekankan bahwa pelayanan Polantas harus tegas dan profesional sekaligus berorientasi pada empati demi membangun kepercayaan publik.
Transformasi Polantas ke institusi pelayanan publik modern berbasis data dan teknologi memperkuat kehadiran mereka sebagai pelindung keselamatan hidup di jalan raya.
Pada akhirnya, agenda Zero ODOL 2027 melampaui sekadar penegakan aturan. Ini adalah upaya membangun masa depan transportasi Indonesia yang aman, tertib, dan manusiawi, dengan jalan raya sebagai ruang hidup bersama yang harus dijaga dengan disiplin, teknologi, dan kepedulian kolektif.
