JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik menyusul lonjakan kasus dugaan keracunan akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data BGN hingga 22 September 2025, tercatat 4.711 kasus keracunan MBG, dengan Pulau Jawa menyumbang jumlah kasus terbanyak. Publik menyoroti komposisi pimpinan BGN yang dinilai sedikit atau tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi.
Beberapa catatan terkait susunan pimpinan BGN: laporan publik menyebut lima nama pimpinan BGN adalah purnawirawan TNI, sementara laman resmi BGN dicatat 6 dari 10 pejabat tingkat kepala, wakil kepala, dan eselon I berlatar TNI atau Polri. Kepala BGN, Dadan Hindayana, adalah seorang entomolog dan dosen Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB, bukan ahli gizi. Dadan memiliki gelar doktor di bidang entomologi dari Hannover University, Jerman, dan dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2025. Menurut informasi dalam artikel sumber, Kepala BGN menyebut anggaran MBG per hari mencapai Rp 1,2 triliun.
Respons politik dan rekomendasi Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyerukan penempatan orang yang kompeten sesuai bidangnya pada posisi strategis di BGN. Merespons sorotan publik, Irma mengatakan, “meletakkan betul-betul orang yang right man in the right place,” saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (29/9/2025). Ia menegaskan penempatan pejabat tidak boleh hanya berdasarkan pertimbangan non-teknis dan mendorong keterlibatan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah, BPOM, dan BKKBN dalam pelaksanaan MBG untuk menekan persoalan yang muncul.
Daftar 10 pejabat BGN (berdasarkan informasi Kompas.com)
1. Dadan Hindayana (Kepala BGN)
- Dosen Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, IPB; dikenal sebagai entomolog.
- Meraih gelar doktor entomologi dari Hannover University, Jerman.
- Diberi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Prabowo Subianto, 25 Agustus 2025.
2. Brigjen Pol Sony Sonjaya (Wakil Kepala BGN)
- Lulusan Akademi Polisi 1991; pernah menjabat Kapolres Simalungun, Kapolres Majalengka, Kapolres Bandung.
- Pernah menjabat Wadirreskrimsus Polda Jabar, Kabag Anev Bareskrim Polri, dan Direskrimum Polda Aceh.
3. Nanik S. Deyang (Wakil Kepala BGN)
- Nanik Sudaryati Deyang dikenal sebagai wartawan; berkarier di Tabloid Bangkit dan Kelompok Media Peluang (KMP).
- Terlibat di politik praktis; pada Pilpres 2019 menjabat Wakil Ketua Badan Kemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur.
4. Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung (Wakil Kepala BGN)
- Purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal; jabatan terakhir sebagai Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI.
5. Brigjen TNI (Purn) Sarwono (Sekretaris Utama)
- Purnawirawan Brigadir Jenderal TNI; sebelumnya menjabat Direktur Bela Negara, Ditjen Pothan Kemenhan.
6. Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman (Inspektur Utama)
- Purnawirawan yang pernah menjabat Sekretaris Ditjen Kekuatan Pertahanan (Sesditjen Kuathan) Kemenhan.
7. Tigor Pangaribuan (Deputi Sistem dan Tata Kelola)
- Berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang human resources di perusahaan multinasional; pernah bekerja di Schlumberger, Glaxo Wellcome, World Vision International, serta menjabat SVP Human Capital di MIND ID dan PT Semen Indonesia.
8. Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran (Deputi Penyediaan dan Penyaluran)
- Purnawirawan TNI dari kecabangan zeni; pernah menjabat Wakil Kepala Zeni Kodam V/Jaya.
9. Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha (Deputi Penyediaan dan Penyaluran)
- Purnawirawan TNI; pernah menjabat Dirjen Pothan Kemenhan.
10. Nyoto Suwignyo (Deputi Promosi dan Kerja Sama)
- Birokrat Kementerian Dalam Negeri; pernah menjabat Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
- Pernah menjabat Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Kesimpulan Sorotan publik terhadap BGN berkaitan erat dengan meningkatnya kasus dugaan keracunan MBG dan kekhawatiran bahwa sebagian pejabat pengambil kebijakan tidak berlatar gizi. Para pengamat dan politisi mendorong penempatan ahli sesuai kompetensi serta keterlibatan institusi teknis seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk memperbaiki pelaksanaan MBG dan mencegah kejadian berulang.
Sumber: Kompas.com/Fika Nurul Ulya, Rahel Narda Chaterine, Nawir Arsyad Akbar, Yohanes Enggar Harususilo.
